PT TMI Sebut Tak Ada Satu Kontrak pun dari Kemhan soal Pengadaan Alutsista

Media Tangkas - PT Technology Military Indonesia (TMI) membantah akan terlibat dalam proyek pengadaan alutsista yang digagas Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan disebut-sebut membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.760 triliun. Angka ini diketahui publik setelah bocoran rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang alutsista.

"Perlu diketahui bahwa tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI. PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kemhan," kata Sekretaris Perusahaan PT TMI, Wicaksono Aji, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Nama PT TMI mencuat ke publik karena ditengarai akan menjadi perusahaan yang ditunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani proyek pengadaan alutsista. Selain itu, surat yang ditandatangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga diedarkan kepada General Director Rosoboronexport, A.A Mikheev, pada 16 November 2020. Rosoboronexport merupakan perusahaan milik negara asal Rusia yang bergerak di bidang ekspor dan impor senjata.

Kepada Mikheev, mantan perwira tinggi di Kopasus mengatakan, sejak Desember 2019, Kementerian Pertahanan telah membentuk beberapa perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut dikendalikan melalui Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, salah satunya adalah PT TMI.

Apa penjelasan PT TMI yang disebut-sebut berada di bawah Kementerian Pertahanan?

PT TMI mengaku didirikan oleh yayasan yang dikelola Kementerian Pertahanan

Wicaksono tidak memungkiri bahwa PT TMI didirikan oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Sebelumnya, yayasan itu bernama Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.

“Itu (Yayasan) berada di bawah Kementerian Pertahanan,” katanya.

Meski begitu, PT TMI dijadikan wadah bagi para pakar alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika dan teknokrat agar bisa mempelajari atau alih teknologi (ToT). Sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan alutsista yang terbaik.

“Peran kami adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, institusi pendidikan atau swasta dalam hal ToT,” ujarnya.

PT TMI, lanjutnya, hadir untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal. Transfer teknologi belum diberikan, salah satunya karena alasan yang pokok.

Komisaris PT TMI adalah Glenny Kairupan, orang dekat Prabowo

Meski dibantah, surat yang ditandatangani Prabowo secara tegas menyatakan bahwa PT TMI dibentuk pada Desember 2019 untuk mengakselerasi proyek-proyek penting di bidang teknologi pertahanan. Namun, penunjukan PT TMI sebagai broker tidak pernah diungkapkan ke publik.

Dalam surat yang bocor ke publik itu, tertulis bahwa komisaris utama perseroan adalah Mayjen (Purn) Glenny Kairupan. Ia dikenal dekat dengan Prabowo karena menjabat sebagai anggota dewan pengawas Partai Gerindra. Glenn juga pernah menjabat sebagai Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Selain itu, Glenn dan Prabowo adalah teman sekelas di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang, pada tahun 1970. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa direktur utama adalah Insinyur Harsustanto.

Aturan keterlibatan perusahaan swasta dalam pembelian alutsista tidak pernah ada

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengenai tata cara perusahaan swasta terlibat dalam pengadaan alutsista. Area itu masih abu-abu.

“Tidak pernah ada pedoman secara rinci mengenai tata cara pembelian alutsista ini yang melibatkan pihak ketiga,” kata Fahmi saat dihubungi, Rabu (2/6/2021).

“Mestinya bisa diatur lewat proses lelang, kecuali mengenai belanja strategis,” tambahnya.

Sementara yang berlaku saat ini, diduga pejabat tinggi di perusahaan tertentu dapat memperoleh proyek alutsista karena memiliki kedekatan khusus dengan orang-orang di Kementerian Pertahanan. Karena itu, dia menilai peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sangat dibutuhkan di sini. Sementara itu, KKIP selama ini belum berfungsi dengan baik.

“Di dalam KKIP itu kan juga ada Menteri Keuangan. Sedangkan, selama polemik rencana anggaran alutsista ini bergulir, Menkeu justru tidak bersuara. Padahal, kalau sudah ada komentar seperti protes soal nominal rancangan anggaran yang besar, maka polemik ini akan selesai," katanya.