Pembangunan IKN Baru Akan Memakan Waktu 15 Hingga 20 Tahun

ilustrasi desain istana negara IKN. (IG Suharso Monoarfa)

Media Tangkas - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Ia menegaskan, memindahkan IKN bukanlah keajaiban yang akan selesai dalam waktu 2-4 tahun.

"Tinggal dibagi-bagi segmentasinya, mau dimulai kapan (proses pembangunannya)," kata Suharso saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XI yang dikutip dari kanal YouTube DPR, Jumat (3/9/2021).

Rancangan undang-undang (RUU) tentang IKN juga sudah siap dan sudah dibahas antar kementerian atau lembaga. RUU itu tinggal disahkan saja.

Ia juga menyebutkan ada penyesuaian terkait IKN di masa pandemi. Lalu, apa saja tahapan untuk merealisasikan proyek IKN?

Tiga poin rencana pemindahan ibu kota negara baru sesuai rancangan Bappenas

Dalam rapat kerja tersebut, Suharso memaparkan rencana pemindahan ibu kota negara terdiri dari tiga poin, yaitu:

Penyelarasan masterplan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN): Kawasan dalam delineasi IKN
Penetapan Rencana Tata Ruang KSN IKN, Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan IKN
Penyelarasan masterplan IKN dengan desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) meliputi:

Pemutakhiran desain KIPP dilengkapi dengan penyesuaian tahapan gerak ASN, TNI, BIN, Polri, dan permodelan skala detail
Penyusunan Rencana Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Rencana pengembangan lahan untuk KIPP (M2 Agustus 2021)
Desain dasar dalam skala detail (1:500) (perumahan dan kantor)

“Ini tinggal menunggu pandemik seperti apa dan kemudian kita ingin melakukan adaptasi dalam kondisi pandemi ini untuk ibu kota negara,” saat presentasinya kemarin.

TNI dan Polri akan menjadi ASN pertama yang dipindahkan ke ibu kota baru

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, personel ASN pertama yang akan dimutasi ke ibu kota baru adalah personel TNI dan Polri. Direncanakan akan dipindahkan pada tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga keamanan.

Rudy mengatakan pemerintah juga mengantisipasi krisis di masa depan. Secara umum, pemerintah menargetkan semua selesai pada 2045.

"Tetapi, masih belum diketahui apakah pada 2024 kita sudah bisa upacara di sana," katanya saat memberikan presentasi kepada media, Kamis, 2 September 2021.

Rudy mengatakan pengembangan IKN sudah sesuai dengan arahan presiden. "Kalau presiden bilang jalan (pembangunan tetap dilanjutkan), saya gak mau berasumsi, APBN masih bisa berubah," ujarnya.

Ia menambahkan, jika tidak ada alokasi anggaran dalam APBN, maka skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP) paling mungkin dilakukan. Sementara itu, saat Bappenas menggelar rapat dengan DPR terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru, maka belanja modal sudah disiapkan pada 2022.

Ia juga berharap jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka pada 2022 pembangunan kantor dan istana bisa dimulai.

Rencana pemindahan ibu kota baru yang berlanjut selama pandemi menuai protes

Sementara itu, rencana pemerintah untuk tetap memindahkan ibu kota baru di tengah pandemi menuai kecaman luas, terutama dari kalangan akademisi. Salah satu kritikus adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Emil Salim saat berdialog dengan Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD.

Emil mengaku tidak habis pikir dengan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk relokasi ibu kota. Padahal, keuangan negara sedang tertekan berat akibat pandemi.

“Banyak dari teman-teman kita di departemen kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas, sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak. Padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," kata Emil dalam keterangan tertulis dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 27 Agustus 2021.